Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendukung dan siap membantu upaya PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) merevitalisasi pabrik yang sudah tua. Namun persoalan pasokan gas harus diselesaikan dulu.

Demikian terungkap dalam kunjungan kerja (kunker ) komisi VI DPR RI ke PT Pusri di Graha PT Pusri Palembang, Rabu (10/3). Direktur utama (Dirut) PT Pusri Dadang Heru Kodri menyampaikan kinerja perusahaan pupuk tersebut selama tiga tahun terakhir. Pada kesempatan ini, Dadang mengutarakan kendala-kendala yang dihadapi PT Pusri, “Seperti umur pabrik yang sudah tua sehingga diperlukan teknikal audit, juga konsesi gas yang tinggi sehingga terjadi pemborosan jika dibandingkan dengan pabrik generasi baru. Kendala lainnya yaitu belum adanya jaminan gas bumi jangka panjang, juga dana equity yang terbatas. Sehingga perlu adanya revitalisasi, yaitu membuat pabrik tua menjadi muda sehingga dapat meningkatkan produksi” kata Dadang.

Menanggapi paparan tersebut, salah satu anggota komisi VI DPR RI H Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, “Seluruh yang disampaikan pihak Pusri akan menjadi bahan komisi VI untuk membuat rekomendasi guna dibuat kebijakan demi kelangsungan perusahaan pupuk di Sumsel itu. Komisi VI DPR RI juga sangat mendukung langkah revitalisasi pabrik-pabrik Pusri yang sudah tua. Namun yang musti digarisbawahi antara investasi yang harus dikeluarkan dengan output yang akan didapatkan, kita harap mendapatkan hasil produksi lebih optimal. Tapi yang terpenting itu adalah gas untuk PT Pusri yang memang harus diperjuangkan, dan ini membutuhkan dukungan parlemen dan pemerintah daerah,” kata dia.

Pasokan gas saat ini memang menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan PT Pusri. Pasalnya, kontrak supply gas PT Pusri oleh Pertamina akan berakhir pada tahun 2012. kontrak berakhir ini memang lebih pendek jangka waktunya, yakni hanya lima tahun. Pusri pun telah melakukan pembicaraan dengan Pertamina mengenai hal ini. Namun belum ada kepastian soal perpanjangan kontrak pasokan gas karena belum ada kesepakatan soal harga.

“Percuma kita bicara yang lain-lain kalo gas nantinya tidak ada keberlangsungan, kepastian dari gas itu sendiri dan harga jual yang selama ini bisa naik sewaktu-waktu, menjadi kendala keberlangsungan PT Pusri. Kalau harga jual gas itu dikunci tidak berubah-ubah, kebutuhan ke depan dapat diproyeksikan dengan baik,” kata Dodi.

Dodi pun menyayangkan singkatnya masa kontrak pasokan gas pertamina ke pusri yang hanya lima tahun untuk satu kali kontrak. Padahal harga terus berubah dengan kecendrungan naik.

Komisi VI minta pertamina menambah masa berlaku satu kali kontrak paling tidak 10 tahun. “Ke luar negeri saja bisa jual gas sampai kontrak 20 tahun, kenapa memberikan kontrak ke PT Pusri lebih dari 5 tahun saja susah? Prioritaskan industri dalam negeri yang memiliki multiplier efek yang panjang, Pusri ini kan berhubungan dengan ketahanan pangan nasional kalau pupuk tidak dapat produksi lagi, gimana?” Tanya Dodi.

Demi keberlangsungan pasokan pupuk ke petani di Sumsel dan di Indonesia, sambung Dodi, Pertamina dan Pusri harus membahas masalah ini lebih lanjut. Jika tidak juga tercapai kesepakatan soal harga, pada 2012 mendatang akan dicarikan alternatif bahan lain.

“Mungkin akan digunakan batubara yang dikonversikan ke gas, namun konsekuensi nya mengeluarkan investasi besar dan teknologi yang rumit. Tapi ini tantangan bagi kita semua, termasuk komisi VI untuk menunjukan keberpihakan pemerintah kepada PT Pusri,” tegas Dodi.

Langkah konkrit yang akan diambil komisi VI DPR RI dalam mengatasi masalah ini adalah memanggil menteri-menteri terkait usai masa reses, seperti Menteri ESDM dan Menteri BUMN, untuk rapat kerja gabungan. “Rapat ini khusus untuk menindaklanjuti apa yang kami dengar di sini, bahwa PT Pusri sekarang akan kekurangan gas nantinya. Saya sendiri tidak setuju PT Pusri pindah ke Senoro, berapa banyak tenaga kerja sumsel terbengkalai nantinya, di Sumsel khan bahan baku untuk PT Pusri itu ada,” kata dia.

Pimpinan rapat yang juga wakil ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima mengatakan, PT Pusri memiliki posisi strategis dalam konteks perekonomian nasional, didukung sumber daya alam, infrastruktur, dan pemerintahan yang kondusif.
(Sumber: Berita Pagi, 11/03/2010)