“Tentu kebijakan tersebut sangat berpihak kepada kebutuhan akan short bridging sector UMKM. Jadi kebijakan ini menggerakan pusat – pusat ekonomi di daerah, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat juga menjadi hidup,” kata Ketua Pokja Perdagangan Komisi VI DPR RI F-PG, Dodi Reza Alex kepada wartawan di Jakarta, Kamis(29/7).

Menurut politisi Golkar ini, pemberian kredit tersebut tentu akan berdampak menaikan produksi industri UMKM. “Ya, imbasnya akan berdampak pada kenaikan produksi sector UMKM dalam memenuhi demand masyarakat yang tinggi pada periode tersebut,” tambahnya.

ilustrasi UMKM (matanews)

Namun, agar kebijakan kredit jangka pendek ini benar – benar bermanfaat dan dinikmati hasilnya oleh UMKM, harus dikontrol dan tepat sasaran. Kebijakan ini akan sangat mendongkrak UMKM.

Lebih lanjut ketua HIPMI Sumsel ini menuturkan, saat ini kontribusi APBN untuk UMKM masih minim. Sehingga sangat kontradiktif dengan kontribusi UMKM untuk perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), UMKM berhasil menyerap tenaga kerja mencapai 90,9 juta atau 99,04 persen dari total angkatan kerja. Dan, berkontribusi terhadap produk domestic bruto nasional.

“Sayangnya APBN belum berpihak penuh kepada UMKM, padahal kontribusinya kepada negara sangat besa, terutama dalam menyerap tenaga kerja,” ujar Dodi.

Menurut Dodi, sector UMKM juga bernilai investasi mencapai Rp. 640,4 triliun atau 52,9 persen dari total investasi dan menciptakan devisa Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen.

Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena menambahkan, anggaran kementerian Koperasi dan UMKM serta Kadis Koperasi dan UMKM provinsi / kabupaten / kota sangat memrpihatinkan. APBN tahun 2008, anggaran Kemenkop dan UMKM hamper sebesar Rp. 1,1 triliun, dan tahun 2009 menurun menjadi Rp.733 miliar .

“Dari jumlah APBN itu, sebanyak 20 persen diantaranya diperuntukan bagi UKM atau sebesar Rp 16000 / UKM untuk APBN 2010. Bandingkan dengan anggaran Kemendiknas yang mencapai 20 persen dari total APBN atau sekitar Rp 200 triliun,” ujar Idris Leana saat memberikan sambutan dalam diskusi “Membedah UMKM di Indonesia” di Hotel Sultan Jakarta, kemarin.

Sektor UMKM, lanjut Idris telah berjasa besar dalam penyelamatan ekonomi Indonesia pada masa krisis moneter 1997 – 1998. “ketika Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997, UMKM mampu bertahan dan tetap surivive ketika perusahaan – perusahaan multi nasional mengalami masalah, bahkan UMKM menjadi jarring pengaman social,” tegasnya.

Idris mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Seharusnya pemerintah memberikan penguatan Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai lembaga lintas dan memiliki wewenang mengimplementasikan kebijakan hingga provinsi / kabupaten / kota di seluruh Indonesia.

Dalam aspek regulasi dan kebijakan, pemerintah juga harus menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif dengan memberikan kesempatan berusaha, menghilangkan biaya ekonomi tinggi dari UMKM dan meningkatkan transparansi kebijakan.

sumber: BERITA PAGI TANGGAL 30 JULI 2010
ilustrasi dari: matanews

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Pertamina menindak tegas pemasok atau produsen tabung gas elpiji 3 kg yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Alasannya, hal ini menyangkut keselamatan rakyat sebagai pengguna.

“Harus diambil tindakan tegas terhadap perusahaan pemasok tersebut. Kalau memang ditemukan tabung elpiji 3 kg yang tidak sesuai Badan Standardisasi Nasional (BSN),” tegas Ketua Pokja Komisi VI DPR Dodi Reza Alex di Jakarta, Selasa (22/6).

Demi keselamatan orang banyak, Pertamina harus segera menarik tabung-tabung bermasalah itu. “Tabung bermasalah harus segera ditarik agar tidak menimbulkan dampak lebih jauh. Jika terlambat, bukan tidak mungkin efeknya berdampak secara nasional,” ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumsel itu.

Lebih lanjut Dodi meminta Pertamina memperketat pengawasan terhadap tabung gas elpiji 3 kg, termasuk dalam proses pembuatannya. “Kita minta Pertamina memperketat proses produksi tabung tersebut sehingga tidak mudah diakali oleh perusahaan pemasok tabung. Kita akan terus pantau di lapangan,” tuntasnya.

Di tempat terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah segera menarik produk elpiji 3kg yang tidak layak pakai karena keberadaannya mengancam nyawa pemiliknya. Saat ini sebagian dari 44 juta paket elpiji 3 kg sudah tidak layak digunakan konsumen.

Berdasarkan hasil survei Badan Standardisasi Nasional (BSN), 66 persen dari 44 juta tabung atau sekitar 29 juta tabung yang beredar di masyarakat tidak layak pakai. Begitupun dengan komponen lainnya, kompor 50 persen atau sebanyak 22 juta unit tidak layak, 8,8 juta regulator juga tidak memenuhi standar. Bahkan 100 persen selang yang digunakan masyarakat saat ini tidak layak.

Hal itu diungkapkan Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi Akuntabilitas Keamanan Penggunaan Elpiji 3 Kg di Saung Kuring, Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (22/6).

Menurut Tulus, kondisi ini sangat mengerikan karena masyarakat harus menggunakan produk yang tidak standard an mengancam nyawanya.

“Ini cacat hukum karena secara hukum konsumen tidak boleh menggunakan produk yang tidak layak. Jadi kami meminta agar produk tabung 3 kg yang tidak layak ini harus ditarik oleh pemerintah karena pertaruhannya korban jiwa,” ujar Tulus.

Dia juga menilai program konversi minyak tanah ke elpiji sebagai kebijakan yang instant dan terburu-buru. Kebijakan ini dibuat tanpa kajian dan sosialisasi yang matang kepada masyarakat.

Padahal sosialisasi penggunaan elpiji kepada para penggunanya sangat penting. Berdasarkan fakta yang ada kasus ledakan elpiji 3 kg disebabkan masyarakat kurang paham cara menggunakan elpiji secara baik dan benar.

“Insiden yang terjadi salah satunya disebabkan masyarakat tidak tahu cara menggunakan elpiji 3 kg. selang bocor malah ditambal. Ini entah karena tidak tahu atau secara finansial tidak mampu,” tegasnya.

Tulus juga menilai pemerintah seperti cuci tangan setelah menerapkan program ini. Pengawasan pemerintah masih sangat kurang. “Harusnya pemerintah tetap concern terhadap hal ini secara serius,” paparnya.

Sedangkan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria ketika dihubungi mengatakan, hasil survei BSN merupakan sbuah warning mengingat BSN adalah badan resmi yang dibentuk pemerintah. “Saya justru mempertanyakan pemerintah jika tidak mau menarik kompor dan selang yang sudah didistribusikan kepada masyarakat.” Katanya.

Sumber : Berita Pagi edisi Rabu, 23 Juni 2010

Presiden Sriwijaya Football Club ( SFC ) Dodi Reza Alex Noerdin akhirnya resmi ditunjuk PT Liga Indonesia sebagai Manager Tim All Star Indonesia Super League (ISL), dalam turnamen bertajuk perang bintang Tim All Star versus Juara ISL Arema Indonesia di Jakarta, 6 Juni mendatang.

Penunjukan Dodi berdasarkan surat PT Liga Indonesia bernomor 1672/A-08/BLI-3.1/VI/2010, yang ditandatangani langsung oleh CEO PT Liga Joko Driyono. Suratnya sudah kita terima dari PT Liga. Pak Dodi resmi menjadi Manajer Tim All Star,” kata manajer SFC Hendri Zainudin, di sekretariat SFC, komplek Palembang Square (PS), Rabu (2/6).

Dengan demikian, Dodi mengalahkan Gubernur Jawa Barat ( Jabar ) Ahmad Haryawan yang juga didominasikan untuk jabatan tersebut. Sementara staf ofisial yang membantu Dodi menjalankan tugasnya yakni Oswaldo Lessa ( Persipura ), Alan Aviludin ( Persibo ), Jonny Toekan ( PT Liga ), Dr Zaini (BTN), Stavi Lupulalan ( Persipura ), Encum ( Persitara ), Uci ( Persija ) dan Mansyur ( Persija ), serta Hendri Zainudin (SFC). Nama terakhir kemungkinan menjabat Asisten Manager.

Tim All Star akan dilatih arsitek Persipura Jayapura Jacksen F Tiago. Adapun pemain yang terpilih masuk skuad berdasarkan polling SMS yakni M Haris Maulana (Persib), Ferry Rotinsulu (SFC), Nova Arianto (Persib), Maman Abdurahman (Persib), Ricardo Salampessy (Persipura), M.Robby (Persisam). Kemudian Edi Sibung (PSPS), Eka Ramdani (Persib), Zah Rahan (SFC), Atep (Persib), Firman Utina(Persija), Aldo Bareto(Bontang FC), M Ilham(Persija), Diva Tarkas(PSM), Christian Gonzales(Persib), Park Juung Hwan(PSM), Boaz Salossa(Persipura), dan Bambang Pamungkas(Persija).

“Saya senang bisa terpilih dan ini menunjukan manajemen SFC adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Semoga dengan terpilihnya saya membuat SFC bisa dipandang lebih tinggi di tingkat nasional,” kata Dodi

sumber : Harian Umum Berita Pagi Tanggal 3 Juni 2010

“Kita berharap Menkeu baru dari Profesional, karena berorientasi pada dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil, dan menengah ( UMKM ) kata ketua Pokja Perdagangan Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex di Jakarta kamis (6/5).

Selain itu kata Dodi sikap profesional ini harus dibarengi juga dengan konsisten melakukan reformasi keuangan. “Yang tak kalah penting sosok Menkeu yang baru ini harus memiliki figure yang diakui dunia Internasional,” tambahnya.
Saat ditanyakan sosok calon menteri terkait kesiapan ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA), Dodi menambahkan, perlu figure yang bisa membangun sinergi dengan semua menteri yang terkait ACFTA, baik Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, UMKM, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Harusnya sosok Menkeu baru yang bisa membangun sinergisitas antar departmen terkait, khususnya ACFTA,” ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartato yang juga menginginkan agar Menkeu baru berpihak pada sector UMKM. “Alasannya, karena selama lima tahun ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” terangnya
Presiden SBY sendiri kabarnya telah mengantungi lebih dari satu nama calon menteri keuangan pengganti Sri Mulyani. Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/5), mengatakan Presiden SBY telah mendengar nama – nama yang beredar di media massa seperti Plt Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.

Namun Julian tidak bersedia menyebutkan nama – nama calon menteri keuangan yang telah berada di tangan Presiden. Julian juga tidak menyebutkan, apakah calon menteri keuangan tersebut berasal dari kalangan profesional atau politisi partai politik koalisi. “Saya kira siapa pun yang menjadi Menkeu akan mampu menjamin stabilitas dan kontinuitas selama ini yang telah berjalan,” ujarnya.

Lazimnya mekanisme pemilihan menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, julian memastikan Presiden SBY pun akan menerapkan sistem uji kelayakan untuk menggantikan Sri Mulyani. “Presiden SBY akan memperhatikan banyak hal secara hati – hati untuk posisi sangat penting ini,” katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan ( Kemkeu ) Anggito Abimanyu dan PJS Gubernur BI Darmin Nasution layak menggantikan Sri Mulyani. Keduanya dinilai kredibel dan dengan dengan Presiden SBY.

“Penggantinya harus yang kredibel, jangan mengguncang pasar dan harus menguatkan perekonomian, sebut misalnya Anggito Abimanyu dan Darmin Nasution. Dua nama ini punya kredibilitas,” kata Priyo.

Selain memiliki kapasitas, lanjut priyo, dua nama tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden SBY. Priyo melihat salah satu dari dua nama tersebut yang akan ditunjuk SBY menggantikan Sri Mulyani. “Dua nama itu sepengetahuan saya dekat dengan Presiden,” ungkap Priyo.

Mengenai Presiden Direktur Bank Mandiri Agus Marto Wardjojo, Priyo menilai agak sulit dipilih SBY. Sebab agus pernah ditolak DPR saat mencalonkan diri menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas (TK) dan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menjagokan Anggito Abimanyu untuk menduduki posisi Menkeu yang baru. TK menilai nama Anggito sempat dijagokan sebagai wakil Menkeu.
“Pak Anggito dulu ‘kan sempat akan menjadi Wamenkeu. Ya, kalau akan jadi wakil pasti ‘kan yang paling menonjol,” ujar TK usai pertemuan lembaga tinggi negara di Graha Bimasena kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Sedangkan Mahfud MD mengaku menjagokan Anggito Abimanyu karena dirinya mengenal kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu. Sedangkan calon – calon menkeu yang beredar seperti Darmin Nasution, Agus Marto Wardoyo, Mahfud tidak kenal. “Dia (Anggito-red) itu orangnya baik, tekun. Dia teman saya waktu di Yogya,” kata mantan anggota DPR itu

sumber: Berita Pagi tanggal 7 Mei 2010

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI memperingatkan Menteri Perdagangan ( Mendag ) Marie Elka Pangestu agar tidak terbuai bujuk rayu Pemerintah Cina, khusus nya soal iming – iming pemberian kompensasi dalam bentuk pinjaman dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.

“Buntutnya, bisa jadi kita diminta menggunakan produk dari Cina. Bahkan bukan tidak mungkin mereka juga hanya akan menggunakan tenaga kerja dari Cina,” kata Ketua Pokja Perdagangan Komisi VI DPR RI, F-PG Dodi Reza Alex kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/4). Dodi juga menekankan agar jangan sampai tekanan – tekanan Cina itu membuat Indonesia menjadi tidak berkutik. “Kalau sampai ini terjadi, maka kita seperti keledai yang terbentur sebanyak dua kali,” ujar dia.
Dodi sendiri mengaku kecewa dengan renegosiasi 228 pos tarif yang diusulkan Mendag ternyata gagal. Karena itu harus segera dicari solusi dalam waktu yang krusial ini.” Bagaimana upaya pemerintah mendorong Cina untuk melaksanakan agree minutes yang disepakati,” tambah Dodi

Politisi Golkar asal Sumatera Selatan ini mengatakan, selama ini Indonesia belum dianggap mitra dagang yang penting bagi Cina. “Buktinya terlihat dari nilai investasi Cina di Indonesia yang masih sangat rendah dibanding Singapura. Investasi Cina ke Indonesia lebih kecil dibanding Singapura yang 66 kali lipat,” ungkap Dodi.

Terpisah, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, rencana komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja ( Panja ) Asean – China Free Trade Area ( ACFTA ) agaknya tertunda karena menunggu hasil rapat konsultasi dengan para menteri terkait. “Usai rapat konsultasi, baru hasilnya akan kita evaluasi apakah perlu dibentuk Panja atau tidak,” kata dia.
Namun demikian, imbuh Airlangga, Komisi VI DPR sudah memiliki agenda rapat dengan sejumlah menteri terkait secara intensif,” usai rapat terakhir tanggal 19 Mei tersebut akan kita putuskan mengenai pembentukan Panja ACFTA,” kata Airlangga.
Adapun tanggal 10 Mei 2010 Komisi VI DPR mengadakan rapat kerja ( Raker ) dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ( Meneg BUMN ) Mustafa Abubakar, kemudian pada tanggal 11 Mei 2010 rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, dan tanggal 12 Mei rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Lalu pada tanggal 17 Mei, rapat kerja dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Berikutnya tanggal 19 Mei, empat menteri tersebut diundang secara bersamaan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) Gita Wirjawan.” Usai rapat tanggal 19 Mei tersebut akan kita putuskan mengenai pembentukan Panja ACFTA,” kata dia

sumber: Berita Pagi edisi 30 April 2010

Penunjukan ini merupakan hasi rekomendasi dari Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia ( PSSI ) yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) AFC Alex Soosay dalam rapat Pleno yang di selenggarakan Komite Eksekutif AFC, 26 Maret 2010 lalu.

“Penunjukan ini merupakan penghormatan dan penghargaan yang luar biasa bagi manajemen SFC sebagai wakil Indonesia di tingkat Asia. Penghargaan ini adalah prestasi terbesar bagi SFC karena di mata Internasional telah diakui bahwa tim kita tidak hanya bisa merebut kemenangan di lapangan tetapi juga kita solid dalam organisasi. Ini membuktikan bahwa manajemen SFC memang memiliki bobot dan prestasi yang lebih baik dibandingkan klub – klub lainnya di Indonesia” kata Dodi kepada Berita pagi, senin(19/4).

Komite Ad Hoc yang di ikuti oleh klub – klub professional di kawasan Asia ini menaungi 142 klub sepakbola yang terdaftar di AFC. Komite tersebut bertugas mendiskusikan perkembangan pengelolaan dan manajemen klub – klub professional di asia yang sesuai standar Sistem Lisensi Klub, untuk selanjutnya berbagi pengalaman dan ilmu kepada sesama anggota Komite AFC.

Komite Ad Hoc dapat memberikan masukan kepada Komite Eksekutif AFC mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan AFC. Dengan adanya wakil dari Indonesia, nantinya kita bisa memperjuangkan suara klub di Indonesia, terutama mengenai penyusunan jadwal pertandingan serta mengenaik kuota pemain,” jelas Dodi.

Dodi dipercaya menjadi anggota komite menggantikan Toni Tobias dari Persija Jakarta, sebagai komisioner representative klub – klub Indonesia. Untuk itu Dodi bertekad akan memperjuangkan kepentingan klub – klub di Indonesia, khususnya yang turun di kejuaraan tingkat Asia.

“ Dengan pengakuan ini, kita bisa buktikan bahwa kita memang pantas berbicara di tingkat Asia. Dan hal ini juga bisa menambah semangat, paling tidak suara dari klub – klub di Indonesia bisa mendapat tempat di AFC,” tambah Dodi.

Selain itu, dengan bergabungnya SFC dalam komite AFC ini, manajemen SFC bisa lebih mengembangkan jaringan hingga ke tingkat Asia. “ ini juga akan mempermudah kita dalam merekrut pemain asing tingkat Asia. Karena kita sudah memiliki network ” ujar Dodi.

sumber: Koran Harian Berita Pagi (20 April 2010)

Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian rakyat dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk merupakan hal yang sangat perlu untuk di dukung oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan Dodi Reza Alex, ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel ) dalam seminar yang di gelar di gedung Kesenian Baturaja, Rabu (14/4).

Acara yang dihadiri siswa SMA dan mahasiswa di Kabupaten Ogan Ulu (OKU) ini mengambil tema revitalisasi koperasi sebagai penopang wirausaha kecil dan menengah dalam rangka membangun pengusaha muda Indonesia di Kabupaten OKU.

Menurut Dodi, Negara yang ingin maju dan berkembang harus memiliki pengusaha karena mereka dapat memberikan lowongan kerja bagi para pencari kerja guna mendukung perekonomian negara tersebut. Angka pengusaha di Indonesia mencapai 0,18 persen dan angka ini sangat jauh dari mencukupi untuk menunjang perekonomian di Indonesia.

“Jumlah pengusaha di Indonesia masih sangat kurang, sebab banyak orang tua beranggapan keberhasilan itu, adalah menjadi seorang PNS atau Pejabat,” ujar Dodi yang juga anggota DPR RI ini.

Ditambahkannya, untuk menjadi seorang pengusaha yang berhasil tidak perlu dengan modal besar, tetapi harus jeli melihat kesempatan usaha yang harus di perbuat.

“Kita dapat menjadi pengusaha yang berhasil, dengan melihat celah dan keberadaan lingkungan. Tentunya di tambah tekad yang kuat, untuk menjadikan usaha itu berhasil. Sudah banyak pengusaha besar dimulai dari hal yang kecil. Untuk itu dengan pelatihan ini diharapkan akan tumbuh pengusaha – pengusaha muda yang berbakat,” imbuh putra sulung Gubernur Sumsel Alex Noerdin ini.

Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ulu ( OKU ) Yulius Nawawi menyatakan, saat ini peran koperasi dalam perekonomian, belum mencapai taraf yang signifikan. Masih banyak masalah yang menghambat perkembangan koperasi.

“koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk di tumbuhkembangkan. Sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternative terakhir ujar yulius.

Sumber: Koran Harian Berita Pagi

Demikian terungkap dalam kunjungan kerja (kunker ) komisi VI DPR RI ke PT Pusri di Graha PT Pusri Palembang, Rabu (10/3). Direktur utama (Dirut) PT Pusri Dadang Heru Kodri menyampaikan kinerja perusahaan pupuk tersebut selama tiga tahun terakhir. Pada kesempatan ini, Dadang mengutarakan kendala-kendala yang dihadapi PT Pusri, “Seperti umur pabrik yang sudah tua sehingga diperlukan teknikal audit, juga konsesi gas yang tinggi sehingga terjadi pemborosan jika dibandingkan dengan pabrik generasi baru. Kendala lainnya yaitu belum adanya jaminan gas bumi jangka panjang, juga dana equity yang terbatas. Sehingga perlu adanya revitalisasi, yaitu membuat pabrik tua menjadi muda sehingga dapat meningkatkan produksi” kata Dadang.

Menanggapi paparan tersebut, salah satu anggota komisi VI DPR RI H Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, “Seluruh yang disampaikan pihak Pusri akan menjadi bahan komisi VI untuk membuat rekomendasi guna dibuat kebijakan demi kelangsungan perusahaan pupuk di Sumsel itu. Komisi VI DPR RI juga sangat mendukung langkah revitalisasi pabrik-pabrik Pusri yang sudah tua. Namun yang musti digarisbawahi antara investasi yang harus dikeluarkan dengan output yang akan didapatkan, kita harap mendapatkan hasil produksi lebih optimal. Tapi yang terpenting itu adalah gas untuk PT Pusri yang memang harus diperjuangkan, dan ini membutuhkan dukungan parlemen dan pemerintah daerah,” kata dia.

Pasokan gas saat ini memang menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan PT Pusri. Pasalnya, kontrak supply gas PT Pusri oleh Pertamina akan berakhir pada tahun 2012. kontrak berakhir ini memang lebih pendek jangka waktunya, yakni hanya lima tahun. Pusri pun telah melakukan pembicaraan dengan Pertamina mengenai hal ini. Namun belum ada kepastian soal perpanjangan kontrak pasokan gas karena belum ada kesepakatan soal harga.

“Percuma kita bicara yang lain-lain kalo gas nantinya tidak ada keberlangsungan, kepastian dari gas itu sendiri dan harga jual yang selama ini bisa naik sewaktu-waktu, menjadi kendala keberlangsungan PT Pusri. Kalau harga jual gas itu dikunci tidak berubah-ubah, kebutuhan ke depan dapat diproyeksikan dengan baik,” kata Dodi.

Dodi pun menyayangkan singkatnya masa kontrak pasokan gas pertamina ke pusri yang hanya lima tahun untuk satu kali kontrak. Padahal harga terus berubah dengan kecendrungan naik.

Komisi VI minta pertamina menambah masa berlaku satu kali kontrak paling tidak 10 tahun. “Ke luar negeri saja bisa jual gas sampai kontrak 20 tahun, kenapa memberikan kontrak ke PT Pusri lebih dari 5 tahun saja susah? Prioritaskan industri dalam negeri yang memiliki multiplier efek yang panjang, Pusri ini kan berhubungan dengan ketahanan pangan nasional kalau pupuk tidak dapat produksi lagi, gimana?” Tanya Dodi.

Demi keberlangsungan pasokan pupuk ke petani di Sumsel dan di Indonesia, sambung Dodi, Pertamina dan Pusri harus membahas masalah ini lebih lanjut. Jika tidak juga tercapai kesepakatan soal harga, pada 2012 mendatang akan dicarikan alternatif bahan lain.

“Mungkin akan digunakan batubara yang dikonversikan ke gas, namun konsekuensi nya mengeluarkan investasi besar dan teknologi yang rumit. Tapi ini tantangan bagi kita semua, termasuk komisi VI untuk menunjukan keberpihakan pemerintah kepada PT Pusri,” tegas Dodi.

Langkah konkrit yang akan diambil komisi VI DPR RI dalam mengatasi masalah ini adalah memanggil menteri-menteri terkait usai masa reses, seperti Menteri ESDM dan Menteri BUMN, untuk rapat kerja gabungan. “Rapat ini khusus untuk menindaklanjuti apa yang kami dengar di sini, bahwa PT Pusri sekarang akan kekurangan gas nantinya. Saya sendiri tidak setuju PT Pusri pindah ke Senoro, berapa banyak tenaga kerja sumsel terbengkalai nantinya, di Sumsel khan bahan baku untuk PT Pusri itu ada,” kata dia.

Pimpinan rapat yang juga wakil ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima mengatakan, PT Pusri memiliki posisi strategis dalam konteks perekonomian nasional, didukung sumber daya alam, infrastruktur, dan pemerintahan yang kondusif.
(Sumber: Berita Pagi, 11/03/2010)

Turut hadir pada acara tersebut ketua D’green Community Dodi Reza Alex, Istri Gubernur Sumsel Eliza Alex Noerdin, Artis ibukota Paramitha Rusady dan Ully Sigar Rusady serta peserta perkemahan.

Gubernur Alex menjelaskan, venus – venus akan dibangun sesuai standar olimpiade “Dan begitu dibangun, begitu pohon ditanam, selesainya sekitar bulan juni 2011 dan seluruh daerah ini akan menjadi hijau, jadi kita membangun sekaligus menanam dan ini pertama di Indonesia,” kata dia.

Dana yang dibutuh kan untuk pembangunan venus – venus dalam satu komplek olahraga itu sekitar Rp. 1,5 triliun. Alex memastikan dana tidak menggunakan dana APBD Sumsel. Dana APBD Sumsel hanya dipergunakan untuk keperluan masyarakat sumsel seperti sekolah dan berobat, pembangunan jalan desa, puskesmas desa, juga untuk listrik di desa.

“SEA Games kita cari dana luar, bukan utang tapi sistem investasi” kata Alex. selain itu tahun 2011 juga akan digelar Jambore nasional di Sumsel, tepatnya di Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Menyambut kegiatan itu, saat ini pemerintah provinsi ( pemprov) sumsel tengah membangun jalan tembus Palembang – OKI hingga perjalanan bisa di tempuh tidak sampai 30 menit.

Dalam kesempatan itu alex juga memberikan secara simbolis asuransi jiwa kepada seluruh peserta perkemahan dan berjanji akan menerbangkan lima peserta perkemahan terbaik ke  Malaysia melihat pandu Malaysia.

D’Green Community telah banyak melakukan kegiatan membangun seperti membangun kawasan hijau, termasuk untuk mengawal dan mengevaluasi pembangunan di Sumsel agar berwawasan lingkungan.

Pencanangan D’green community ditandai penanaman satu juta pohon, minggu(21/2) Pemprov Sumsel menargetkan minimal menanam 7,2 juta pohon sesuai dengan jumlah penduduk dalam 2 atau 3 tahun ke depan.

Agar dapat terwujud, Alex meminta partisipasi kabupaten kota untuk juga melakukan penanaman pohon demi tercapai kesenambungan ekosistem. Sehingga kerusakan lingkungan dapat diperbaiki secara perlahan. “Ini harus kita lakukan demi anak cucu kita nanti, bumi sudah lelah, lihat saja bencana terjadi di mana-mana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, semua akibat ulah manusia,” ujar Alex.

sumber: Berita Pagi

Nah tolak ukur tersebut yang harus ditekankan ke seluruh direksi. Salah satunya dengan memasang target. Apabila mereka gagal memenuhi target dalam meraih keuntungan disetiap tahunnya, ganti dan copot dengan manajemen yang baru.

Kalau misalnya dari rance nilai nol satu sampai 10 BUMN kita cuma dapat empat, padahal kalau perusahaan-perusahaan swasta sejenis bisa mendapatkan delapan, seharusnya BUMN ditargetkan minimal enam. Kalau tidak sampai enam ya sudah kita digerogoti terus.

Kalau kita bandingkan saat ini satu BUMN Petronas milik Malaysia labanya lebih besar dari seluruh BUMN yang ada di Indonesia sangat tidak masuk diakal. Bila dicontohkan lagi laba dari perusahaan swasta perkebunan itu bisa lebih besar dari PTPN kita, padahal PTPN kita luas tanahnya jutaan hektare dan aksesnya sangat strategis masa bisa kalah. Berarti ada manajement yang tidak benar di dalamnya.

Ini moment yang paling penting bagi pemerintah untuk menargetkan keuntungan yang harus diperoleh BUMN-BUMN yang ada di Indonesia. Jadi BUMN sekarang kontribusinya tidak saja cuma memberikan deviden ke pemerintah, tapi mainset-nya harus kita rubah. Jadi tujuan BUMN harus jadi penggerak sektor ekonomi. Karena kalau kita lihat negara lain bisa kenapa negara kita tidak? Nah hal inilah yang harus di perhatikan, agar kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan dapat kita tekan sedini mungkin.

Kita harus ingat BUMN saat ini bukan sapi perah lagi. Ini harus dicamkam di kalangan pengambilan keputusan. Karena kerap terjadi setiap pergantian pemerintahan, maka BUMN milik penguasa, terutama untuk BUMN sekelas Pertamina. Dan, selalu setiap pergantian pemerintahan selalu juga dibarengi dengan pergantian direksi yang selalu disesuaikan dengan selera penguasa. Ini harus dicegah sedini mungkin.

Semua pihak, baik pemerintah, DPR maupun para politisi harus memiliki pemikiran untuk memajukan, mengembangkan agar BUMN menjadi pemain ekonomi kelas global. Bukan pemain ekonomi yang jago kandang. Kalau kelasnya jago kandang, maka BUMN tidak akan pernah maju. Boro-boro mau seperti Petronas, jadi seperti saat ini saja mungkin sudah bagus.

Sumber: Rakyat Merdeka, Jumat 19/2