JAKARTA: DPR segera memanggil lima menteri untuk mengklarifikasi proses renegosiasi dengan China terkait implementasi Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), menyusul kesimpangsiuran informasi yang disampaikan sejumlah pejabat pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR Dodi Reza (Fraksi Partai Golkar) mengatakan transparansi dalam renegosiasi mutlak diperlukan, bukan malah memenuhi ruang publik dengan pernyataan yang saling bertolak belakang.

“Strategi pemerintah dalam bernegosiasi bukan berarti perundingan itu tidak transparan. Paling tidak kita bisa tahu progresnya sampai mana, karena pejabat A bilang begini yang lain berbeda,” tutur Dodi, kemarin.

Untuk itu, katanya, dalam waktu dekat Komisi VI segera memanggil lima menteri bidang ekonomi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kelima menteri yang akan dipanggil itu adalah Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Keuangan.

“Kami sudah sepakat akan memanggil lima menteri untuk mengetahui kesiapan dan strategi pemerintah menghadapi pasar bebas Asean-China,” kata Dodi.

Rapat internal Komisi VI, Selasa, gagal menyetujui pembentukan panitia kerja (panja), yang semula dimaksudkan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya kebijakan yang salah dalam implementasi ACFTA, yang dianggap merugikan industri di dalam negeri.

Ketidaksinkronan informasi yang diungkapkan sejumlah menteri terkait dengan renegosiasi ACFTA ini sudah berlangsung sejak lama. Terakhir, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyatakan tentang tipisnya peluang Pemerintah China dalam merenegosiasikan 228 pos tarif. (Bisnis, 18 Februari)

Sebaliknya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan Indonesia masih memiliki peluang dalam renegosiasi itu. “Renegosiasi belum bisa dikatakan gagal, karena masih berlangsung,” ujar Hatta.

Dia menuturkan renegosiasi 228 pos tarif harus terus diupayakan, tetapi juga harus sabar. Hatta meminta semua pihak tidak putus asa. “Namanya juga pembicaraan. Pembicaraan itu jangan belum apa-apa sudah pesimistis.”

Ketika ditanya apakah Pemerintah China meminta proyek atau persyaratan tertentu agar tuntutan Indonesia dipenuhi, Hatta menjawab,

“Belum sampai ke situ. Pokoknya, kita tidak pernah berhenti bicara. Menteri Perdagangan terus kami minta untuk melakukan pembicaraan.”

Mari juga menampik anggapan bahwa peluang Indonesia dalam proses renegosiasi semakin tipis. Sama dengan Hatta, dia menegaskan saat ini pembicaraan masih berlangsung.

“Pembicaraan ulang masih berjalan. Nanti kalau sudah saatnya, [hasilnya] kami akan sampaikan,” tuturnya.

Sumber: Bisnis Indonesia, Jumat 19/2, Halaman 1