Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Pertamina menindak tegas pemasok atau produsen tabung gas elpiji 3 kg yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Alasannya, hal ini menyangkut keselamatan rakyat sebagai pengguna.

“Harus diambil tindakan tegas terhadap perusahaan pemasok tersebut. Kalau memang ditemukan tabung elpiji 3 kg yang tidak sesuai Badan Standardisasi Nasional (BSN),” tegas Ketua Pokja Komisi VI DPR Dodi Reza Alex di Jakarta, Selasa (22/6).

Demi keselamatan orang banyak, Pertamina harus segera menarik tabung-tabung bermasalah itu. “Tabung bermasalah harus segera ditarik agar tidak menimbulkan dampak lebih jauh. Jika terlambat, bukan tidak mungkin efeknya berdampak secara nasional,” ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumsel itu.

Lebih lanjut Dodi meminta Pertamina memperketat pengawasan terhadap tabung gas elpiji 3 kg, termasuk dalam proses pembuatannya. “Kita minta Pertamina memperketat proses produksi tabung tersebut sehingga tidak mudah diakali oleh perusahaan pemasok tabung. Kita akan terus pantau di lapangan,” tuntasnya.

Di tempat terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah segera menarik produk elpiji 3kg yang tidak layak pakai karena keberadaannya mengancam nyawa pemiliknya. Saat ini sebagian dari 44 juta paket elpiji 3 kg sudah tidak layak digunakan konsumen.

Berdasarkan hasil survei Badan Standardisasi Nasional (BSN), 66 persen dari 44 juta tabung atau sekitar 29 juta tabung yang beredar di masyarakat tidak layak pakai. Begitupun dengan komponen lainnya, kompor 50 persen atau sebanyak 22 juta unit tidak layak, 8,8 juta regulator juga tidak memenuhi standar. Bahkan 100 persen selang yang digunakan masyarakat saat ini tidak layak.

Hal itu diungkapkan Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi Akuntabilitas Keamanan Penggunaan Elpiji 3 Kg di Saung Kuring, Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (22/6).

Menurut Tulus, kondisi ini sangat mengerikan karena masyarakat harus menggunakan produk yang tidak standard an mengancam nyawanya.

“Ini cacat hukum karena secara hukum konsumen tidak boleh menggunakan produk yang tidak layak. Jadi kami meminta agar produk tabung 3 kg yang tidak layak ini harus ditarik oleh pemerintah karena pertaruhannya korban jiwa,” ujar Tulus.

Dia juga menilai program konversi minyak tanah ke elpiji sebagai kebijakan yang instant dan terburu-buru. Kebijakan ini dibuat tanpa kajian dan sosialisasi yang matang kepada masyarakat.

Padahal sosialisasi penggunaan elpiji kepada para penggunanya sangat penting. Berdasarkan fakta yang ada kasus ledakan elpiji 3 kg disebabkan masyarakat kurang paham cara menggunakan elpiji secara baik dan benar.

“Insiden yang terjadi salah satunya disebabkan masyarakat tidak tahu cara menggunakan elpiji 3 kg. selang bocor malah ditambal. Ini entah karena tidak tahu atau secara finansial tidak mampu,” tegasnya.

Tulus juga menilai pemerintah seperti cuci tangan setelah menerapkan program ini. Pengawasan pemerintah masih sangat kurang. “Harusnya pemerintah tetap concern terhadap hal ini secara serius,” paparnya.

Sedangkan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria ketika dihubungi mengatakan, hasil survei BSN merupakan sbuah warning mengingat BSN adalah badan resmi yang dibentuk pemerintah. “Saya justru mempertanyakan pemerintah jika tidak mau menarik kompor dan selang yang sudah didistribusikan kepada masyarakat.” Katanya.

Sumber : Berita Pagi edisi Rabu, 23 Juni 2010

“Kita berharap Menkeu baru dari Profesional, karena berorientasi pada dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil, dan menengah ( UMKM ) kata ketua Pokja Perdagangan Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex di Jakarta kamis (6/5).

Selain itu kata Dodi sikap profesional ini harus dibarengi juga dengan konsisten melakukan reformasi keuangan. “Yang tak kalah penting sosok Menkeu yang baru ini harus memiliki figure yang diakui dunia Internasional,” tambahnya.
Saat ditanyakan sosok calon menteri terkait kesiapan ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA), Dodi menambahkan, perlu figure yang bisa membangun sinergi dengan semua menteri yang terkait ACFTA, baik Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, UMKM, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Harusnya sosok Menkeu baru yang bisa membangun sinergisitas antar departmen terkait, khususnya ACFTA,” ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartato yang juga menginginkan agar Menkeu baru berpihak pada sector UMKM. “Alasannya, karena selama lima tahun ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” terangnya
Presiden SBY sendiri kabarnya telah mengantungi lebih dari satu nama calon menteri keuangan pengganti Sri Mulyani. Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/5), mengatakan Presiden SBY telah mendengar nama – nama yang beredar di media massa seperti Plt Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.

Namun Julian tidak bersedia menyebutkan nama – nama calon menteri keuangan yang telah berada di tangan Presiden. Julian juga tidak menyebutkan, apakah calon menteri keuangan tersebut berasal dari kalangan profesional atau politisi partai politik koalisi. “Saya kira siapa pun yang menjadi Menkeu akan mampu menjamin stabilitas dan kontinuitas selama ini yang telah berjalan,” ujarnya.

Lazimnya mekanisme pemilihan menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, julian memastikan Presiden SBY pun akan menerapkan sistem uji kelayakan untuk menggantikan Sri Mulyani. “Presiden SBY akan memperhatikan banyak hal secara hati – hati untuk posisi sangat penting ini,” katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan ( Kemkeu ) Anggito Abimanyu dan PJS Gubernur BI Darmin Nasution layak menggantikan Sri Mulyani. Keduanya dinilai kredibel dan dengan dengan Presiden SBY.

“Penggantinya harus yang kredibel, jangan mengguncang pasar dan harus menguatkan perekonomian, sebut misalnya Anggito Abimanyu dan Darmin Nasution. Dua nama ini punya kredibilitas,” kata Priyo.

Selain memiliki kapasitas, lanjut priyo, dua nama tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden SBY. Priyo melihat salah satu dari dua nama tersebut yang akan ditunjuk SBY menggantikan Sri Mulyani. “Dua nama itu sepengetahuan saya dekat dengan Presiden,” ungkap Priyo.

Mengenai Presiden Direktur Bank Mandiri Agus Marto Wardjojo, Priyo menilai agak sulit dipilih SBY. Sebab agus pernah ditolak DPR saat mencalonkan diri menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas (TK) dan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga menjagokan Anggito Abimanyu untuk menduduki posisi Menkeu yang baru. TK menilai nama Anggito sempat dijagokan sebagai wakil Menkeu.
“Pak Anggito dulu ‘kan sempat akan menjadi Wamenkeu. Ya, kalau akan jadi wakil pasti ‘kan yang paling menonjol,” ujar TK usai pertemuan lembaga tinggi negara di Graha Bimasena kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Sedangkan Mahfud MD mengaku menjagokan Anggito Abimanyu karena dirinya mengenal kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu. Sedangkan calon – calon menkeu yang beredar seperti Darmin Nasution, Agus Marto Wardoyo, Mahfud tidak kenal. “Dia (Anggito-red) itu orangnya baik, tekun. Dia teman saya waktu di Yogya,” kata mantan anggota DPR itu

sumber: Berita Pagi tanggal 7 Mei 2010

Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian rakyat dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk merupakan hal yang sangat perlu untuk di dukung oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan Dodi Reza Alex, ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel ) dalam seminar yang di gelar di gedung Kesenian Baturaja, Rabu (14/4).

Acara yang dihadiri siswa SMA dan mahasiswa di Kabupaten Ogan Ulu (OKU) ini mengambil tema revitalisasi koperasi sebagai penopang wirausaha kecil dan menengah dalam rangka membangun pengusaha muda Indonesia di Kabupaten OKU.

Menurut Dodi, Negara yang ingin maju dan berkembang harus memiliki pengusaha karena mereka dapat memberikan lowongan kerja bagi para pencari kerja guna mendukung perekonomian negara tersebut. Angka pengusaha di Indonesia mencapai 0,18 persen dan angka ini sangat jauh dari mencukupi untuk menunjang perekonomian di Indonesia.

“Jumlah pengusaha di Indonesia masih sangat kurang, sebab banyak orang tua beranggapan keberhasilan itu, adalah menjadi seorang PNS atau Pejabat,” ujar Dodi yang juga anggota DPR RI ini.

Ditambahkannya, untuk menjadi seorang pengusaha yang berhasil tidak perlu dengan modal besar, tetapi harus jeli melihat kesempatan usaha yang harus di perbuat.

“Kita dapat menjadi pengusaha yang berhasil, dengan melihat celah dan keberadaan lingkungan. Tentunya di tambah tekad yang kuat, untuk menjadikan usaha itu berhasil. Sudah banyak pengusaha besar dimulai dari hal yang kecil. Untuk itu dengan pelatihan ini diharapkan akan tumbuh pengusaha – pengusaha muda yang berbakat,” imbuh putra sulung Gubernur Sumsel Alex Noerdin ini.

Sementara itu, Bupati Ogan Komering Ulu ( OKU ) Yulius Nawawi menyatakan, saat ini peran koperasi dalam perekonomian, belum mencapai taraf yang signifikan. Masih banyak masalah yang menghambat perkembangan koperasi.

“koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk di tumbuhkembangkan. Sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternative terakhir ujar yulius.

Sumber: Koran Harian Berita Pagi

Demikian terungkap dalam kunjungan kerja (kunker ) komisi VI DPR RI ke PT Pusri di Graha PT Pusri Palembang, Rabu (10/3). Direktur utama (Dirut) PT Pusri Dadang Heru Kodri menyampaikan kinerja perusahaan pupuk tersebut selama tiga tahun terakhir. Pada kesempatan ini, Dadang mengutarakan kendala-kendala yang dihadapi PT Pusri, “Seperti umur pabrik yang sudah tua sehingga diperlukan teknikal audit, juga konsesi gas yang tinggi sehingga terjadi pemborosan jika dibandingkan dengan pabrik generasi baru. Kendala lainnya yaitu belum adanya jaminan gas bumi jangka panjang, juga dana equity yang terbatas. Sehingga perlu adanya revitalisasi, yaitu membuat pabrik tua menjadi muda sehingga dapat meningkatkan produksi” kata Dadang.

Menanggapi paparan tersebut, salah satu anggota komisi VI DPR RI H Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, “Seluruh yang disampaikan pihak Pusri akan menjadi bahan komisi VI untuk membuat rekomendasi guna dibuat kebijakan demi kelangsungan perusahaan pupuk di Sumsel itu. Komisi VI DPR RI juga sangat mendukung langkah revitalisasi pabrik-pabrik Pusri yang sudah tua. Namun yang musti digarisbawahi antara investasi yang harus dikeluarkan dengan output yang akan didapatkan, kita harap mendapatkan hasil produksi lebih optimal. Tapi yang terpenting itu adalah gas untuk PT Pusri yang memang harus diperjuangkan, dan ini membutuhkan dukungan parlemen dan pemerintah daerah,” kata dia.

Pasokan gas saat ini memang menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan PT Pusri. Pasalnya, kontrak supply gas PT Pusri oleh Pertamina akan berakhir pada tahun 2012. kontrak berakhir ini memang lebih pendek jangka waktunya, yakni hanya lima tahun. Pusri pun telah melakukan pembicaraan dengan Pertamina mengenai hal ini. Namun belum ada kepastian soal perpanjangan kontrak pasokan gas karena belum ada kesepakatan soal harga.

“Percuma kita bicara yang lain-lain kalo gas nantinya tidak ada keberlangsungan, kepastian dari gas itu sendiri dan harga jual yang selama ini bisa naik sewaktu-waktu, menjadi kendala keberlangsungan PT Pusri. Kalau harga jual gas itu dikunci tidak berubah-ubah, kebutuhan ke depan dapat diproyeksikan dengan baik,” kata Dodi.

Dodi pun menyayangkan singkatnya masa kontrak pasokan gas pertamina ke pusri yang hanya lima tahun untuk satu kali kontrak. Padahal harga terus berubah dengan kecendrungan naik.

Komisi VI minta pertamina menambah masa berlaku satu kali kontrak paling tidak 10 tahun. “Ke luar negeri saja bisa jual gas sampai kontrak 20 tahun, kenapa memberikan kontrak ke PT Pusri lebih dari 5 tahun saja susah? Prioritaskan industri dalam negeri yang memiliki multiplier efek yang panjang, Pusri ini kan berhubungan dengan ketahanan pangan nasional kalau pupuk tidak dapat produksi lagi, gimana?” Tanya Dodi.

Demi keberlangsungan pasokan pupuk ke petani di Sumsel dan di Indonesia, sambung Dodi, Pertamina dan Pusri harus membahas masalah ini lebih lanjut. Jika tidak juga tercapai kesepakatan soal harga, pada 2012 mendatang akan dicarikan alternatif bahan lain.

“Mungkin akan digunakan batubara yang dikonversikan ke gas, namun konsekuensi nya mengeluarkan investasi besar dan teknologi yang rumit. Tapi ini tantangan bagi kita semua, termasuk komisi VI untuk menunjukan keberpihakan pemerintah kepada PT Pusri,” tegas Dodi.

Langkah konkrit yang akan diambil komisi VI DPR RI dalam mengatasi masalah ini adalah memanggil menteri-menteri terkait usai masa reses, seperti Menteri ESDM dan Menteri BUMN, untuk rapat kerja gabungan. “Rapat ini khusus untuk menindaklanjuti apa yang kami dengar di sini, bahwa PT Pusri sekarang akan kekurangan gas nantinya. Saya sendiri tidak setuju PT Pusri pindah ke Senoro, berapa banyak tenaga kerja sumsel terbengkalai nantinya, di Sumsel khan bahan baku untuk PT Pusri itu ada,” kata dia.

Pimpinan rapat yang juga wakil ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima mengatakan, PT Pusri memiliki posisi strategis dalam konteks perekonomian nasional, didukung sumber daya alam, infrastruktur, dan pemerintahan yang kondusif.
(Sumber: Berita Pagi, 11/03/2010)

Nah tolak ukur tersebut yang harus ditekankan ke seluruh direksi. Salah satunya dengan memasang target. Apabila mereka gagal memenuhi target dalam meraih keuntungan disetiap tahunnya, ganti dan copot dengan manajemen yang baru.

Kalau misalnya dari rance nilai nol satu sampai 10 BUMN kita cuma dapat empat, padahal kalau perusahaan-perusahaan swasta sejenis bisa mendapatkan delapan, seharusnya BUMN ditargetkan minimal enam. Kalau tidak sampai enam ya sudah kita digerogoti terus.

Kalau kita bandingkan saat ini satu BUMN Petronas milik Malaysia labanya lebih besar dari seluruh BUMN yang ada di Indonesia sangat tidak masuk diakal. Bila dicontohkan lagi laba dari perusahaan swasta perkebunan itu bisa lebih besar dari PTPN kita, padahal PTPN kita luas tanahnya jutaan hektare dan aksesnya sangat strategis masa bisa kalah. Berarti ada manajement yang tidak benar di dalamnya.

Ini moment yang paling penting bagi pemerintah untuk menargetkan keuntungan yang harus diperoleh BUMN-BUMN yang ada di Indonesia. Jadi BUMN sekarang kontribusinya tidak saja cuma memberikan deviden ke pemerintah, tapi mainset-nya harus kita rubah. Jadi tujuan BUMN harus jadi penggerak sektor ekonomi. Karena kalau kita lihat negara lain bisa kenapa negara kita tidak? Nah hal inilah yang harus di perhatikan, agar kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan dapat kita tekan sedini mungkin.

Kita harus ingat BUMN saat ini bukan sapi perah lagi. Ini harus dicamkam di kalangan pengambilan keputusan. Karena kerap terjadi setiap pergantian pemerintahan, maka BUMN milik penguasa, terutama untuk BUMN sekelas Pertamina. Dan, selalu setiap pergantian pemerintahan selalu juga dibarengi dengan pergantian direksi yang selalu disesuaikan dengan selera penguasa. Ini harus dicegah sedini mungkin.

Semua pihak, baik pemerintah, DPR maupun para politisi harus memiliki pemikiran untuk memajukan, mengembangkan agar BUMN menjadi pemain ekonomi kelas global. Bukan pemain ekonomi yang jago kandang. Kalau kelasnya jago kandang, maka BUMN tidak akan pernah maju. Boro-boro mau seperti Petronas, jadi seperti saat ini saja mungkin sudah bagus.

Sumber: Rakyat Merdeka, Jumat 19/2

Anggota Komisi VI DPR Dodi Reza (Fraksi Partai Golkar) mengatakan transparansi dalam renegosiasi mutlak diperlukan, bukan malah memenuhi ruang publik dengan pernyataan yang saling bertolak belakang.

“Strategi pemerintah dalam bernegosiasi bukan berarti perundingan itu tidak transparan. Paling tidak kita bisa tahu progresnya sampai mana, karena pejabat A bilang begini yang lain berbeda,” tutur Dodi, kemarin.

Untuk itu, katanya, dalam waktu dekat Komisi VI segera memanggil lima menteri bidang ekonomi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kelima menteri yang akan dipanggil itu adalah Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Keuangan.

“Kami sudah sepakat akan memanggil lima menteri untuk mengetahui kesiapan dan strategi pemerintah menghadapi pasar bebas Asean-China,” kata Dodi.

Rapat internal Komisi VI, Selasa, gagal menyetujui pembentukan panitia kerja (panja), yang semula dimaksudkan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya kebijakan yang salah dalam implementasi ACFTA, yang dianggap merugikan industri di dalam negeri.

Ketidaksinkronan informasi yang diungkapkan sejumlah menteri terkait dengan renegosiasi ACFTA ini sudah berlangsung sejak lama. Terakhir, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyatakan tentang tipisnya peluang Pemerintah China dalam merenegosiasikan 228 pos tarif. (Bisnis, 18 Februari)

Sebaliknya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan Indonesia masih memiliki peluang dalam renegosiasi itu. “Renegosiasi belum bisa dikatakan gagal, karena masih berlangsung,” ujar Hatta.

Dia menuturkan renegosiasi 228 pos tarif harus terus diupayakan, tetapi juga harus sabar. Hatta meminta semua pihak tidak putus asa. “Namanya juga pembicaraan. Pembicaraan itu jangan belum apa-apa sudah pesimistis.”

Ketika ditanya apakah Pemerintah China meminta proyek atau persyaratan tertentu agar tuntutan Indonesia dipenuhi, Hatta menjawab,

“Belum sampai ke situ. Pokoknya, kita tidak pernah berhenti bicara. Menteri Perdagangan terus kami minta untuk melakukan pembicaraan.”

Mari juga menampik anggapan bahwa peluang Indonesia dalam proses renegosiasi semakin tipis. Sama dengan Hatta, dia menegaskan saat ini pembicaraan masih berlangsung.

“Pembicaraan ulang masih berjalan. Nanti kalau sudah saatnya, [hasilnya] kami akan sampaikan,” tuturnya.

Sumber: Bisnis Indonesia, Jumat 19/2, Halaman 1

Diskusi Panel PWI Jaya 1

Untuk membantu agar pengusaha lebih siap menghadapi ACFTA, maka
diperlukan dukungan pemerintah antara lain berupa pemberian insentif
fiskal, menurunkan suku bunga, penguatan ekspor, dan memperketat
Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dodi Reza di Diskusi Panel PWI Jaya

Setelah Diskusi Panel PWI Jaya

Dodi Reza di ACFTA

“Bisa dikatakan pelaksanaan ACFTA tidak fair, karena barang-barang produksi dari China mendapat subsidi yang besar dari negara itu, sehingga ketika dijual ke negara lain, termasuk Indonesia, harganya murah sekali.” Beliau juga mengatakan bahwa masih ada praktek-praktek di negeri China yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pelaksanaan ACFTA sehingga dapat dikatakan bahwa ACFTA tidak menguntungkan bagi Indonesia,” jelas Dodi.

Diskusi yang dimoderatori oleh Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen) juga mengetengahkan narasumber Edy Putra Irawady, Deputi   Menko   Perekonomian  Bidang   Koordinasi   Perdagangan  &  Industri dan juga Alexander C. Chandra, koordinator Asia Tenggara Trade Knowledge Network.

Namun, Dodi melanjutkan, sudah tidak ada opsi bagi Indonesia untuk menarik diri. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dampak ACFTA. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan perundingan ulang untuk memberikan kesempatan kelompok-kelompok pengusaha kecil yang tergabung dalam asosiasi agar bisa menyuarakan kegelisahannya jika merasa barang-barang produksi mereka terancam oleh barang dari China. Berikut adalah langkah-langkah yang diusulkan oleh Dodi Reza Alex:

1. Action yg harus dilakukan harus terukur, terarah dan cepat. Melakukan renegosiasi pada produk-produk yang dianggap memiliki daya saing paling lemah untuk diberikan prevention treatment, untuk dapat dimasukkan ke dalam sensitive ataupun high-sensitive list.
2. Pemerintah harus membuat crash program. Hal ini penting karena renegosiasi ini pasti akan berjalan lama, kurang lebih 6 bulan atau bahkan lebih. Industri-industri yang memiliki daya saing lebih kuat harus diberikan incentive fiscal (sudah dikabarkan ada dana sekitar 10-11 triliun yg dapat digunakan sebagai ruang gerak maneuver).
3. Harus mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjaga kebijakan perdagangan, seperti KADI (Komisi Anti Dumping Indonesia) dan juga penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) harus diwajibkan, pengenaan bea masuk anti-dumping, kebijakan eco-labelling yang berbahasa Indonesia dan mendapat sertifikasi dari BPOM terutama pada produk obat-obatan dan jamu yang berasal dari China, dan sebagainya.
4. Industri dalam negeri harus dibenahi (dimana seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 2004), mencakup aspek-aspek energi, ketenagakerjaan, infrastruktur, dlsb.

Dodi yang juga ketua Poksi Perdagangan dari Partai Golkar menutup pembicaraan menyayangkan langkah pemerintah yang tidak melibatkan DPR dan asosiasi dunia usaha dalam membuat perjanjian perdagangan bebas Asean China Free Trade Area (ACFTA).